Rabu, 18 Juli 2018

DPR RI Kunjungan ke Korea

Oleh: Jallus
Kamis, 22 Maret 2018 04:03:00
BAGIKAN:
istimewa.
DPR RI.

JAKARTA (MM): Kelompok Kerja Sama Antarparlemen DPR RI dipimpin Evita Nursanty melakukan kunjungan ke Korea Selatan pada Selasa (20/3) guna bertemu Wakil Ketua Parlemen Korsel Shim Jae-chul, Kelompok Persahabatan Parlemen Korsel dan Forum Asean-Korea.

Dalam pernyataan yang diterima di Jakarta,  Nursanty menyampaikan bahwa kunjungan ke Korsel membawa banyak kepentingan Indonesia, khususnya memperkuat kontak antarmasyarakat kedua negara.

"Sebagai perwakilan rakyat, dalam kunjungan ini kami menekankan urgensi promosi hubungan antarmasyarakat. Ini penting sebagai bagian implementasi 'special strategic partnership' yang dicanangkan oleh kedua negara," jelasnya, Rabu 21 Maret 2018.

Nursanty yang duduk di Komisi I DPR RI itu meminta Parlemen Korsel menekan pemerintahnya untuk mempermudah akses masuk bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berkunjugAn ke negeri ginseng tersebut.

"Saya sampaikan ke Parlemen Korsel pentingnya 'reciprocal treatment' (perlakukan timbal balik) dimana Indonesia telah memberikan bebas visa bagi warga Korsel. Minimal kita meminta permudah akses visa. Maksimal memberikan bebas visa," tegas dia.

Politisi yang juga anggota UN-Affair, yakni sebuah komite di Inter-Parliamentary Union itu menggarisbawahi bahwa misi utama kunjungannya adalah mendorong pembebasan visa bagi WNI ke Korsel.

"Kita mengapresiasi kebijakan baru politik luar negeri yang lebih melihat Asean melalui 'the New Southern Policy' Saya berpendapat, kebijakan bebas visa bagi masyarakat Indonesia adalah langkah nyata dari kebijakan baru itu," kata Nursanty.

Dia menambahkan bahwa Korsel harus melihat Indonesia sebagai pasar yang sangat menjanjikan. "Bebas visa yang terbatas ke Pulau Jeju hanya langkah awal. Ke depan, Korsel harus mempertimbangkan bebas visa bagi WNI. Saya percaya pembebasan visa akan berdampak ke banyak sektor," kata Nursanty.

Delegasi DPR RI juga meminta Parlemen Korsel untuk melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Korsel.

"Secara umum saya sangat senang bahwa TKI di Korsel relatif tidak ada masalah. Memang ada beberapa kasus keselamatan kerja dan kesehatan mereka yang bekerja sebagai ABK. Saya sudah meminta Parlemen Korsel memberikan perhatian khusus atas masalah tersebut," katanya.

Dalam pertemuan itu, Nursanty juga menyampaikan permintaan dukungan dari Korsel untuk pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.

Dia juga meminta dukungan Parlemen Korsel untuk pertemuan Ketua Parlemen Anggota MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, Australia) dan Forum Parlemen Dunia mengenai "Sustainable Development Goals" (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-Dua, yang kedua kegiatan ini akan dihelat DPR RI pada 2018.

Delegasi DPR RI juga memberikan dukungan atas unifikasi atau penyatuan dua Korea dan terwujudnya perdamaian di Semenanjung Korea. Delegasi DPR mengapresiasi Korsel yang menempatkan Indonesia sebagai negara penting dalam penyelesaian konflik dua Korea.

GKSB DPR Korsel adalah salah satu dari 51 kelompok persahabatan yang dibentuk oleh Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) yang merupakan salah satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Delegasi GKSB DPR Korsel terdiri atas Tabrani Maamun (Fraksi Golkar), Rahayu Saraswati (Fraksi Gerindra), A. Bakri HM dan Viva Yoga Mauladi (Fraksi PAN), Siti Mukaromah (Fraksi PKB), Hamdani (Fraksi Nasdem) dan Fandi Utomo (Fraksi Demokrat).

Sumber: antaranews.
BAGIKAN:

BACA JUGA

KOMENTAR
Copyright © 2014 - 2018 MandarinMedan.com. All Rights Reserved.
vipqiuqiu99 vipqiuqiu99