Jumat, 16 November 2018

Pengadilan Korea Hukum Perusahaan Jepang

Oleh: marsot
Rabu, 31 Oktober 2018 04:46:00
BAGIKAN:
reuters.
Korea Selatan.

SEOUL (MM): Pengadilan tertinggi Korea Selatan pada Selasa memutuskan perusahaan Jepang Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp harus memberi ganti rugi kepada empat warga Korea Selatan pekerja paksa atau "romusha" selama Perang Dunia II.

Putusan itu dikecam Jepang dengan pernyataan "tidak terpikirkan" sambil mengungkapkan harapan bahwa kerja sama tidak nyaman negara bertetangga dalam hal Korea Utara tidak akan berdampak.

Dalam putusan bersejarah itu, Mahkamah Agung Korea Selatan menguatkan amar pada 2013 agar perusahaan itu membayar 100 juta won (1,3 miliar rupiah lebih) kepada masing-masing dari empat pekerja baja itu, yang memulai menggugat pada 2005, memperjuangkan ganti rugi dan upah tidak dibayar.

Pengadilan itu memutuskan bahwa hak pampasan mantan buruh tersebut tidak berakhir akibat perjanjian pemulihan hubungan diplomatik pada 1965, menolak sikap pemerintah dan pengadilan Jepang, kata kantor berita Yonhap.

Lee Choon-shik, satu-satunya penggugat masih hidup, menyambut keputusan tersebut, dengan mengatakan dalam jumpa pers disiarkan televisi bahwa itu "memilukan, karena ia satu-satunya yang masih hidup".

Jepang dan Korea Selatan berbagi sejarah pahit pada 1910-1945, yang mencakup penjajahan Jepang atas semenanjung Korea dan penggunaan wanita penghibur, penghalusan bahasa Jepang untuk gadis dan wanita, banyak dari mereka orang Korea, dipaksa bekerja di rumah bordilnya semasa perang.

Keputusan itu memicu tanggapan cepat dan marah dari Tokyo.

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe saat berbicara di parlemen menyatakan masalah itu "sepenuhnya dan akhirnya" diselesaikan oleh perjanjian 1965. "Itu adalah keputusan mustahil dalam terang hukum antarbangsa," katanya.

Menteri Luar Negeri Taro Kono, yang memanggil duta besar Korea Selatan Lee Su-hoon sesudah putusan itu keluar, mengatakan bahwa itu secara mendasar membatalkan landasan hukum untuk persahabatan dwipihak sejak pemulihan hubungan pada 1965.

Tapi, Kono kepada wartawan mengatakan berharap Seoul melakukan yang diperlukan untuk mencegah masalah itu mempengaruhi kerjasama di antara dua sekutu Asia Amerika Serikat tersebut dalam upaya mengendalikan kegiatan nuklir Korea Utara.

Nippon Steel menyatakan amar itu "sangat disesalkan" dan akan ditinjau sebelum mengambil langkah selanjutnya.

Wakil Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Kotaro Nogami dalam jumpa pers mengatakan bahwa jika Seoul tidak segera menanggapi, Tokyo akan mempertimbangkan pilihannya, termasuk arbitrase internasional.

Nippon Steel, yang bergabung dengan Sumitomo Metal Industries pada 2012, menyatakan tidak bertanggung jawab atas tindakan pembuat baja pada masa perang.

Beberapa pejabat dan pakar Seoul menakutkan keputusan pengadilan itu, yang final dan mengikat, dapat merusak hubungan dwipihak.

Jika Nippon Steel menolak memberi pampasan, penggugat dapat meminta penyitaan harta perusahaan itu di Korea Selatan, yang dapat menyebabkan beberapa perusahaan Jepang keluar, pemangkasan permodalan dan gelora perasaan benci Jepang.

Kementerian luar negeri Korea Selatan, di bawah pemerintahan sebelumnya, menyatakan penyitaan harta dapat membuat hubungan menjadi "bencana takterpulihkan".

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Roh Kyu-deok, mengatakan "mempelajari semua kemungkinan" tapi mengangkat kebutuhan dengan Tokyo berupaya mencegah masalah itu melukai hubungan.

"Kami mungkin harus bersiap untuk tidak hanya menghadapi kemelut diplomatik, tapi juga penarikan beberapa perusahaan Jepang dan penurunan permodalan baru," kata Shin Beom-chul, pengamat penting di Lembaga Pengajian Kebijakan Asan di Seoul.

Mantan "romusha" dan korban lain kekejaman masa perang, termasuk wanita penghibur dan dua korban bom atom di Jepang, juga bisa ikut menuntut, kata pegiat dan pengulas.

Sejumlah 14 tuntutan hukum serupa tertunda di pengadilan menyangkut perusahaan, termasuk terhadap Mitsubishi Heavy Industries Ltd dan Mitsui Mining and Smelting Co Ltd.

Badan dukungan pemerintah Korea Selatan pada 2012 meluncurkan daftar 299 perusahaan Jepang, yang dikatakannya melakukan kejahatan perang.

Keputusan pada Selasa itu menghilangkan ruang untuk diplomasi dan Jepang dapat membawa perkara tersebut ke arbitrase internasional, kendati Korea Selatan bukan anggota Mahkamah Keadilan Antarbangsa, kata Jin Chang-soo, anggota pentig di tangki pemikir Lembaga Sejong di selatan Seoul.

Ia menyatakan adalah penting bahwa putusan itu menegakkan amar pada 2012 bahwa pendudukan Jepang atas semenanjung tersebut tidak sah.

"Tapi perjanjian pada 1965 menjadi dasar bagi hubungan dwipihak sejak itu dan sekarang mungkin adalah masalah kepercayaan, ketidakpastian atas ekonomi kita, dan dampaknya terhadap kerja sama atas masalah nuklir Korea Utara," tambah Jin.

Saham Nippon Steel turun 0,44 persen pada 2.065,0 yen sesudah mencapai tinggi dalam sehari di 2.086,5 yen sebelum putusan pengadilan tersebut.

Sumber: antara/reuters.
BAGIKAN:

BACA JUGA

KOMENTAR
Copyright © 2014 - 2018 MandarinMedan.com. All Rights Reserved.
vipqiuqiu99 vipqiuqiu99