Sabtu, 19 Oktober 2019

KPK Mulai Panggil Saksi untuk Kasus Sjamsul Nursalim

Oleh: marsot
Selasa, 02 Juli 2019 05:03:00
BAGIKAN:
istimewa.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

JAKARTA (MM): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (2/7) mulai memanggil saksi dalam kasus BLBI untuk tersangka pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim (SJN) dan istrinya Itjih Nursalim (ITN).

Sjamsul dan istrinya merupakan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pemenuhan kewajiban pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) selaku obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

"Jadi, setelah agenda pemeriksaan dua orang tersangka dalam kasus BLBI, besok juga kami mulai melakukan pemeriksaan sejumlah saksi dalam kasus BLBI tersebut, tetapi tentu detilnya besok," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin 1 Juli 2019.

Sebelumnya, Sjamsul dan Itjih tidak memenuhi panggilan KPK pada Jumat (28/6). KPK tidak memperoleh informasi alasan ketidakhadiran dua tersangka itu.

Surat panggilan untuk dua tersangka tersebut sebenarnya telah dikirimkan ke lima alamat, baik di Indonesia dan Singapura.

Di Indonesia, KPK mengirimkan surat panggilan pemeriksaan ke rumah para tersangka di Simprug, Grogol Selatan, Jakarta Selatan, sejak Kamis (20/6).

Untuk alamat di Singapura, KPK mengirimkan surat panggilan pemeriksaan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) ke empat alamat sejak Jumat (21/6), yaitu 20 Cluny Road, Giti Tire Plt. Ltd (Head Office) 150 Beach Road, Gateway West 9 Oxley Rise The Oaxley, dan 18C Chatsworth Rd.

Selain mengantarkan surat panggilan pemeriksaan tersebut, KPK juga meminta pihak KBRI mengumumkannya di papan pengumuman kantor KBRI Singapura.

Upaya pemanggilan tersangka, juga dilakukan dengan bantuan "Corrupt Practices Investigation Bureau" (CPIB/Lembaga Antikorupsi Singapura).

Sjamsul dan Itjih diduga melakukan misrepresentasi terkait dengan piutang petani petambak sebesar Rp4,8 triliun.

Misrepresentasi tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4,58 triliun. Pasalnya, saat dilakukan "Financial Due Dilligence" (FDD) dan "Legal Due Dilligence" (LDD) disimpulkan bahwa aset tersebut tergolong macet dan hanya memiliki hak tagih sebesar Rp220 miliar.

Atas perbuatan tersebut, Sjamsul dan Itjih disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sumber: antaranews.
BAGIKAN:

BACA JUGA

KOMENTAR

Badai Hantam Jepang

7 hari lalu    China Town

TOKYO (MM): Ratusan ribu warga di Jepang diimbau mengungsi lantaran kekhawatiran terjadinya banjir saat badai kencang diperkirakan menda

satu minggu lalu   Politik

Xi Jinping ke India

satu minggu lalu   Hiburan

Pameran Lukisan di Rumah Sakit Jiwa

satu minggu lalu   China Town

Jalan Layang di China Runtuh, 3 Tewas

satu minggu lalu   Hukum & Kriminal

Penusukan Wiranto, Membuat Demokrasi Rusak

Copyright © 2014 - 2019 MandarinMedan.com. All Rights Reserved.
vipqiuqiu99 vipqiuqiu99