Rabu, 17 Oktober 2018

BPK Temukan 4 Penyimpangan Pemilik BDNI

Oleh: marsot
Selasa, 07 Agustus 2018 04:41:00
BAGIKAN:
istimewa.
BPK RI.

JAKARTA (MM): Badan Pemeriksa Keuangan menemukan empat penyimpangan dalam Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) pemilik Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim dengan pola perjanjian "Master Settlement Aqcuisition Agreement" (MSAA).

"Ada empat jenis penyimpangan yang kami temukan di sini," kata Auditor Utama pada BPK RI I Nyoman Wara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin 6 Augustus 2018.

Nyoman Wara adalah auditor BPK yang melakukan audit investigatif mengenai kerugian negara yang timbul akibat penyimpangan dalam pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali BDNI pada 2004.

Ia menjadi saksi untuk terdakwa Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) 2002-2004 Syafruddin Arsyat Temenggung menjadi terdakwa bersama-sama dengan Dorodjatun Kuntjoro-Djakti selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) serta pemilik BDNI Sjamsul Nursalim dan Itjih S Nursalim dalam perkara dugaan korupsi penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham yang merugikan keuangan negara Rp4,58 triliun.

"Penyimpangan pertama, misrepresentasi piutang petani tambak senilai Rp4,8 triliun. Sjamsul Nursalim menyatakan Rp4,8 triliun aset lancar pada perhitungan Jumlah Kewajiban Pemegang Saham (JKPS) pada perhitungan MSAA padahal kenyataannya kondisi macet, piutang dimiliki PT DCD dan PT YM, saham keduanya diserahkan untuk penyelesaian kewajiban sehingga berdasarkan MSAA, seharusnya Sjamsul Nursalim mengganti atas misrepresentasi tersebut," jelas Nyoman.

Menurut Nyoman, dalam pasal 1 ayat 1 MSAA, nilai yang dikurangkan dalam perhitungan JKPS adalah sebesar nilai pasar aset. Tapi Sjamsul menyerahkan aset yang tidak memenuhi kriteria lancar dan tidak diungkapkan kondisi sebenarya sehingga terjadi pelanggaran jaminan dari Sjamsul dan menimbulkan kerugian negaranya.

Perbuatan Sjamsul juga melanggar pasal 49, 72, 12 ayat 2 a dalam MSAA yaitu soal pemegang saham akan memperbaharui dari waktu ke waktu kalau ada perubahan aset dan bila pemegang saham tidak dipenuhi maka BPPN bisa meminta ganti kerugian kepada pemegang saham.

"Penyimpangan kedua, pengalihan penanganan aset kredit tanpa melibatkan Aset Manajemen Investasi (AMI)," tambah Nyoman.

Dalam laporannya, Nyoman mengatakan pada 21 Mei 2002, ketua BPPN Sjafruddin Arsyad Temenggung memerintahkan pemindahan penanganan kredit petambak dari litigasi di divisi litigasi untuk direstrukritasi oleh divisi Aset Manajemen Kredit (AMK) tanpa melibatkan divisi AMI menangani PKPS sehingga penyelesaian misrepresentasi tidak lagi melalui pertanggung jawaban pemegang saham sekaligus tidak sesuai dengan keputusan KKSK pada 13 Mei 2002 yaitu keputusan KKSK memerintahkan BPPN melibatkan divisi AMI.

"Penyimpangan ketiga, proses persetujuan penyelesaian kewajiban saham oleh KKSK tanpa mempertimbangkan penyelesaian misreprsentasi. Ketua BPPN diduga tidak memberikan informasi lengkap sesungguhnya bahwa piutang kepada petambak merupakan aset bank yang diperhitungkan dalam penetapan JKPS dan Sjamsul masih memiliki kewajiban tambahan JKPS yang telah dihitung dalam MSAA," jelas Nyoman.

Padahal rapat KKSK pada 7 Oktober 2002 memerintahkan BPPN untuk melaporkan rincian lebih lanjut atas penanganan PKPS Sjamsul Nursalim termasuk menyelesaikan permasalahan PT Dipasena Citra Darmadja (DCD).

"Penyimpangan keempat, penerbitan SKL terjadi sebelum penyelesaian misrepresentasi karena ketua BPPN menandatangani akta perjanjian penyelesaian akhir No 16 tertanggal 12 April 2004 dan menerbitkan SKL tertanggal 26 April 2004 meski diketahui Sjamsul belum selesaikan misrepresentasi nilai utang BDNI petambak senilai Rp4,8 triliun," tambah Nyoman.

Dengan empat penyimpangan itu, perbuatan Sjamsul Nursalim pun menyebabkan kerugian negara senilai Rp4,58 triliun yang berasal dari pengurangan janji aset yang diserahkan Rp4,8 triliun dikurangi penjualan piutang oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) sebesar Rp220 miliar.

"Sjamsul Nursalim tidak menyelesaikan kewajibannya, atau cidera janji dengan melakukan mispresresentasi piutang petambak senilai Rp4,8 triliun," tegas Nyoman.

BDNI adalah salah satu bank yang dinyatakan tidak sehat dan harus ditutup saat krisis moneter pada 1998. BDNI mengikuti Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) dengan pola perjanjian "Master Settlement Aqcuisition Agreement" (MSAA).

BPPN menentukan Jumlah Kewajiban Pemegang Saham (JKPS) per 21 Agustus 1998 memiliki utang (kewajiban) sebesar Rp47,258 triliun yang terdiri dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp35,6 triliun dan sisanya adalah simpanan pihak ketiga maupun letter of credit.

Sedangkan aset yang dimiliki BDNI adalah sebesar Rp18,85 triliun termasuk di dalamnya utang Rp4,8 triliun kepada petani tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM) milik Sjamsul Nursalim yang awalnya disebut Sjamsul sebagai piutang padahal sebenarnya adalah utang macet (misrepresentasi).

Dari jumlah Rp4,8 triliun itu, sejumlah Rp1,3 triliun dikategorikan sebagai utang yang dapat ditagihkan (sustainable debt) dan dibebankan kepada petambak plasma dan yang tidak dapat ditagihkan (unsustainable debt) sebesar Rp3,5 triliun yang dibebankan kepada Sjamsul sebagai pemilik PT DCD dan PT WM berdasarkan keputusan KKSK pada 27 April 2000 yang dipimpin Kwik Kian Gie.

Namun berdasarkan keputusan KKSK pada 29 Maret 2001 yang dipimpin Rizal Ramli, utang yang dapat ditagih menjadi Rp1,1 triliun dan utang tidak dapat ditagih menjadi Rp1,9 triliun berdasarkan kurs Rp7000/dolar AS. Sjamsul tetap menolak membayarkan utang tersebut.

Syafruddin lalu memerintahkan anak buahnya membuat verifikasi utang tersebut dan berkesimpulan seluruh utang "sustainable" dan "unstainable" adalah Rp3,9 triliun dengan kurs Rp8500/dolar AS pada 21 Oktober 2003 yang dilaporkan dalam rapat terbatas pada 11 Februari 2004 yaitu utang yang dapat ditagih ke petambak Rp1,1 triliun dan utang tak tertagih Rp2,8 triliun.

Bahkan pada 13 Februari 2004 di bawah kepemimpinan Dorodjatun, KKSK menyetujui penghapusan utang PT DCD dan PT WM sehingga tinggal utang petambak senilai Rp1,1 triliun dengan rincian utang petambak menjadi Rp100 juta/petambak dikalikan 11 ribu petambak dari tadinya utang Rp135 juta/petambak.

Belakangan saat dijual ke investor, dana untuk negara tinggal Rp220 miliar karena Rp880 miliar dipergunakan sebagai utang baru petambak yaitu Rp80 juta/petambak sehingga pendapatan negara yang seharusnya Rp4,8 triliun menjadi tinggal Rp220 miliar atau negara dirugikan Rp4,58 triliun berdasarkan audit investigasi BPK RI.

Sumber: antaranews.
BAGIKAN:

BACA JUGA

KOMENTAR
Copyright © 2014 - 2018 MandarinMedan.com. All Rights Reserved.
vipqiuqiu99 vipqiuqiu99