Rabu, 17 Oktober 2018

BPK Ajukan Bukti Kredit Macet Sjamsul Nursalim

Oleh: marsot
Selasa, 07 Agustus 2018 04:49:00
BAGIKAN:
istimewa.
BPK RI.

JAKARTA (MM): Auditor Utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan tiga bukti yang ditemukan terkait dengan macetnya kredit yang diakuisisi sebagai aset lalu diserahkan pemilik Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nurslaim kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

"Kenapa kita berpendapat macet? Ada tiga bukti yang kami temukan. Pertama pada saat bank 'take over'. BPPN minta Ernst and Young untuk 'mereview' terhadap aset dari BDNI per 3 April 1998. Dalam laporan 19 Mei 1998 dinyatakan bahwa 99,99 persen kredit dalam kategori agrikultur adalah macet," kata Auditor Utama pada BPK RI I Nyoman Wara di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin 6 Augustus 2018.

Nyoman Wara adalah auditor BPK yang melakukan audit investigatif mengenai kerugian negara yang timbul akibat penyimpangan dalam pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali BDNI pada 2004.

Ia menjadi saksi untuk terdakwa Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) 2002-2004 Syafruddin Arsyat Temenggung menjadi terdakwa bersama-sama dengan Dorodjatun Kuntjoro-Djakti selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) serta pemilik BDNI Sjamsul Nursalim dan Itjih S Nursalim dalam perkara dugaan korupsi penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham yang merugikan keuangan negara Rp4,58 triliun.

"Kedua, analisis BPPN mengecek aset petambak, sejak Februari 1998 sudah tidak ada pembayaran rupiah, pembayaran dolar sudah tidak dilakukan sejak Agustus maka pada Oktober atau September 1998 saat memasuki MSAA sudah dikategorikan macet," tambah Nyoman.

Bukti ketiga, pada Oktober 1999 ada "review" dari Arthur Anderson sebagai perusahaan audit publik untuk melihat gambaran kredit tersebut.

"Ditemukan fakta nilainya dari Rp4,8 triliun yang dipresentasikan Sjamsul, nilainya hanya Rp333 miliar. Kalau menurut kami, jika menggunakan terminologi MSAA itu disebut pelaggaran pernyataan dan jaminan atau yang disebut misrepresentasi," tambah Nyoman.

BDNI adalah salah satu bank yang dinyatakan tidak sehat dan harus ditutup saat krisis moneter pada 1998. BDNI mengikuti Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) dengan pola perjanjian "Master Settlement Aqcuisition Agreement" (MSAA).

BPPN menentukan Jumlah Kewajiban Pemegang Saham (JKPS) per 21 Agustus 1998 memiliki utang (kewajiban) sebesar Rp47,258 triliun yang terdiri dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp35,6 triliun dan sisanya adalah simpanan pihak ketiga maupun letter of credit.

Sedangkan aset yang dimiliki BDNI adalah sebesar Rp18,85 triliun termasuk di dalamnya utang Rp4,8 triliun kepada petani tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM) milik Sjamsul Nursalim yang awalnya disebut Sjamsul sebagai piutang padahal sebenarnya adalah utang macet (misrepresentasi).

'Mengenai istilahmya memang bukan lancar, istilahnya 'estimated market value'. Betul bahwa di poin Dipasena menjamin kredit pada petani, tapi di kreditnya tidak dijelaskan ada masalah. BPPN meminta Sjamsul menambah aset untuk mengganti kredit petambak yang sebetulnya tidak lancar tapi pada 12 November 1998 Pak Sjamsul menyangkal misrepresentasi dan minta BPPN merestrukturisasi piutang petambak, hasilnya bahwa kredit yang 'sustainable' nilainya Rp135 juta per petambak," jelas Nyoman.

Dari jumlah Rp4,8 triliun itu, sejumlah Rp1,3 triliun dikategorikan sebagai utang yang dapat ditagihkan (sustainable debt) dan dibebankan kepada petambak plasma dan yang tidak dapat ditagihkan (unsustainable debt) sebesar Rp3,5 triliun yang dibebankan kepada Sjamsul sebagai pemilik PT DCD dan PT WM berdasarkan keputusan KKSK pada 27 April 2000 yang dipimpin Kwik Kian Gie.

Namun berdasarkan keputusan KKSK pada 29 Maret 2001 yang dipimpin Rizal Ramli, utang yang dapat ditagih menjadi Rp1,1 triliun dan utang tidak dapat ditagih menjadi Rp1,9 triliun berdasarkan kurs Rp7000/dolar AS. Sjamsul tetap menolak membayarkan utang tersebut.

Syafruddin lalu memerintahkan anak buahnya membuat verifikasi utang tersebut dan berkesimpulan seluruh utang "sustainable" dan "unstainable" adalah Rp3,9 triliun dengan kurs Rp8500/dolar AS pada 21 Oktober 2003 yang dilaporkan dalam rapat terbatas pada 11 Februari 2004 yaitu utang yang dapat ditagih ke petambak Rp1,1 triliun dan utang tak tertagih Rp2,8 triliun.

Bahkan pada 13 Februari 2004 di bawah kepemimpinan Dorodjatun, KKSK menyetujui penghapusan utang PT DCD dan PT WM sehingga tinggal utang petambak senilai Rp1,1 triliun dengan rincian utang petambak menjadi Rp100 juta/petambak dikalikan11 ribu petambak dari tadinya utang Rp135 juta/petambak.

Belakangan saat dijual ke investor, dana untuk negara tinggal Rp220 miliar karena Rp880 miliar dipergunakan sebagai utang baru petambak yaitu Rp80 juta/petambak sehingga pendapatan negara yang seharusnya Rp4,8 triliun menjadi tinggal Rp220 miliar atau negara dirugikan Rp4,58 triliun berdasarkan audit investigasi BPK RI.

Sumber: antaranews.
BAGIKAN:

BACA JUGA

KOMENTAR
Copyright © 2014 - 2018 MandarinMedan.com. All Rights Reserved.
vipqiuqiu99 vipqiuqiu99