Kamis, 18 Oktober 2018

Kewajiban BDNI Belum Selesai

Oleh: marsot
Jumat, 29 Juni 2018 08:12:00
BAGIKAN:
istimewa.
Uang.

JAKARTA (MM): Mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Glenn MS Yusuf mengungkapkan kewajiban Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) belum selesai meski sudah dikeluarkan "final closing" pada 25 Mei 1999 berdasarkan perjanjian Master Settlement Aqcuisition Agreement (MSAA).

"Itu 'final closing' bersyarat, setelah ada misrepresentasi, maka perjanjian ini belum selesai final," kata Glenn, dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis 28 Juni 2018.

Glenn bersaksi untuk terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung selaku Ketua BPPN periode 2002-2004 didakwa bersama-sama dengan Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Dorojatun Kuntjoro-Jakti serta pemilik BDNI Sjamsul Nursalim dan Itjih S Nursalim dalam perkara dugaan korupsi penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham yang merugikan keuangan negara Rp4,58 triliun.

BDNI adalah salah satu bank yang dinyatakan tidak sehat dan harus ditutup saat krisis moneter pada 1998 dan diwajibkan untuk mengikuti Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) dengan pola perjanjian "Master Settlement Aqcuisition Agreement" (MSAA) di BPPN.

Berdasarkan perhitungan BPPN, BDNI per 21 Agustus 1998 memiliki utang (kewajiban) sebesar Rp47,258 triliun.

Sedangkan aset yang dimiliki BDNI adalah sebesar Rp18,85 triliun termasuk di dalamnya utang Rp4,8 triliun kepada petani tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM) milik Sjamsul Nursalim.

Sedangkan kewajiban yang harus dibayarkan oleh pemegang saham (Jumlah Kewajiban Pemegang Saham JKPS) yaitu Sjamsul Nursalim adalah Rp28,408 triliun yaitu berupa aset sebesar Rp27,495 triliun ditambah uang tunai sebesar Rp1 triliun.

"Rp4,8 triliun itu ada berasal 'asset contributing' sebesar Rp18,85 triliun dan masuk dalam 'asset management credit' (AMC) namun ternyata macet, jadi kami kirimkan surat yang menjelaskan aset yang diberikan ke AMC BPPN tidak lancar seperti saat MSAA ditandatangani dan 'release and discharge' diberikan, dan aset itu juga dijamin dalam grup (BDNI) mohon diberikan penggantiannya dengan aset lain," ujar Glenn.

Surat yang dikirimkan pada 1 November 1999 itu berisi "Pada saat ini kami belum dapat menyampaikan dokumen 'release and discharge' kepada ibu karena ada beberapa kewajiban yang masih belum disepakati dan dipenuhi. Sehubungan dengan hal tersebut kami sangat menyarankan kepada ibu dan pihak terkait lain untuk segera menyelesaikan kewajiban tersebut." "Mengacu ke MSAA, apabila ada hal yang tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan, maka perjanjian ini harus diperbaiki dalam waktu yang tidak terbatas, kami tetap menagih," kata Glenn.

Surat balasan dari Sjamsul Nursalim tertanggal 12 November adalah sebagai berikut "Menanggapi surat bapak tertanggal 2 November 1999, melalui surat ini kami ingin memberikan penjelasan bahwa sewaktu diskusi untuk persiapan penandantangan MSAA tanggal 21 September 1999, kami dengan perwakilan BPPN telah membicarakan secara panjang lebar mengenai kredit petambak PT Dipasena pada waktu pengertian yang telah dicapai adalah kredit petambak merupakan kredit usaha kecil, sehingga tidak perlu ada penryataan dari jaminan dari kami.

Kredit yang perlu ada pernyataan dan jaminan hanya kredit kepada pihak ketiga yang tertera dalam pasal 814 dari "master agreement", karena kredit petambak tidak termasuk dalam disclosure schedule 814." Hingga Glenn tidak lagi menjabat pada 10 Januari 2000, masalah BDNI itu belum dapat terselesaikan."

Sumber: antaranews.
BAGIKAN:

BACA JUGA

KOMENTAR
Copyright © 2014 - 2018 MandarinMedan.com. All Rights Reserved.
vipqiuqiu99 vipqiuqiu99