Jumat, 17 Agustus 2018

Aset PT Dipasena Tinggal Rp220 miliar

Oleh: alex
Jumat, 13 Juli 2018 05:53:00
BAGIKAN:
istimewa.
Udang.

JAKARTA (MM): Aset PT Dipasena Citra Darmadja (DCD) yang menjadi milik negara tinggal Rp220 miliar dari kewajiban awal senilai Rp4,8 triliun.

"Di keputusan KKSK 13 Februari 2004 dijelaskan penjualan setinggi-tingginya Rp1,1 triliun tapi sudah termasuk Rp80 juta per petambak sebagai utang baru. Jadi saat PPA (Perusahaan Pengelola Aset) melakukan penjualan mengikuti amanah KKSK artinya mendapatkan 'full recovery' itu Rp220 miliar tapi harus mencari utang baru Rp880 miliar untuk petambak, jadi investor harus punya Rp1,1 trilun dengan pembagian Rp220 miliar ke negara dan Rp880 miliar untuk petambak supaya mereka bisa memutar uang, itulah kenapa KKSK menetapkan itu Rp1,1 triliun," kata mantan Deputi Ketua Aset Manajemen Kredit Badan Penyehatan Perbankan Nasional (AMK BPPN) Mohammad Syahrial di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis 12 Juli 2018.

Syahrial menjadi saksi untuk terdakwa mantan Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung yang didakwa bersama-sama dengan Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Dorojatun Kuntjoro-Jakti serta pemilik Bank Dagang Negara (BDNI) Sjamsul Nursalim dan Itjih S Nursalim melakukan dugaan korupsi penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham BDNI yang merugikan keuangan negara Rp4,58 triliun.

BDNI adalah salah satu bank yang dinyatakan tidak sehat dan harus ditutup saat krisis moneter pada 1998. BPPN menentukan Jumlah Kewajiban Pemegang Saham (JKPS) per 21 Agustus 1998 memiliki utang (kewajiban) sebesar Rp47,258 triliun.

Sedangkan aset yang dimiliki BDNI adalah sebesar Rp18,85 triliun termasuk di dalamnya utang Rp4,8 triliun kepada petani tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM) milik Syamsul Nursalim. Dari jumlah Rp4,8 triliun itu, sejumlah Rp1,3 triliun dikategorikan sebagai utang yang dapat ditagihkan (sustainable debt) dan yang tidak dapat ditagihkan (unsustainable debt) sebesar Rp3,5 triliun.

Angka Rp1,1 triliun adalah utang petambak plasma yang dapat ditagihkan yaitu yang tadinya Rp135 juta berubah menjadi Rp100 juta dikalikan jumlah petambak yaitu 11 ribu petambak.

"Saat itu terjual ke satu perusahaan Thailand," tambah Syahrial.

Dalam dakwaan disebutkan juga bahwa pada sidang kabinet terbatas pada 11 Februari 2004 diusulkan utang petambak yang besarnya tinggal Rp3,9 triliun (berdasarkan perhitungan kurs Rp7.000/dolar AS), yang bisa dibayar tinggal sebear Rp1,1 triliun dan sisanya Rp2,8 triliun diusulkan untuk di-"write off" alias dihapusbukukan.

"Rapat KKSK pada 13 Februari 2004, saya dan ketua BPPN minta persetujuan ketua KKSK agar Rp100 juta/petambak atau Rp1,1 triliun sesuai ringkasan eksekutif ke sekrtariat KKSK merujuk hasil ratas 11 Februari 2004 yang menyetujui usulan BPPN tapi penjualan dilakukan pihak lain karena masa BPPN akan berakhir sehingga tidak ada waktu untuk melakukannya, apakah keterangan saudara di BAP ini benar?" tanya jaksa penuntut umum KPK I Wayan Riana.

"Benar, saat itu juga dibahas soal penghapusan porsi 'unstainable debt' PT DCD tidak jelas di-'write off' hanya tersirat saja karena diputuskan utang petambak setinggi-tingginya Rp1,1 triliun, dengan keputusan 13 Februari 2004 itu maka keputusan KKSK sebelumnya tanggal 27 April 2000 pada masa Pak Kwik (Kian Gie) dan 29 Maret 2001 pada masa Pak Rizal (Ramli) dinyatakan tidak berlaku," jelas Syahrial.

Menurut Syahrial, akhirnya utang dipasena diputuskan untuk dihapusbukukan (write off) menjadi hanya Rp1,1 triliun.

"Dalam sektor keuangan ada yang namanya hapus buku, dalam hal ini dihapusbukuan tapi mau tagih atau tidak, kalau tidak ditagih ya sudah betul-betul dari Rp4,8 triliun menjadi tinggal Rp1,1 triliun," tambah Syahrial.

Setelah BPPN dibubarkan pada 27 Februari 2004, Syahrial pun diangkat menjadi direktur utama PT Perusahaan Pengelola Aset yang bertugas mencari investor untuk membeli aset-aset obligor BLBI yang sudah dikumpulkan BPPN.

"Saya dipanggil Bu Mega 'Siapa dirutnya PPA Pak Syaf? Saya bilang 'Ini Pak Ial (Syahrial) karena dia tahu, saya usulkan dia alasannya untuk revitalisasi tapi bu Mega tanya lagi direksinya siapa? Saya tidak mengusulkan siapapun karena bukan saya dirutnya, dan memang revitalisasi butuh keahlian dan dana tapi bukan kewenangan kami lagi tapi ada di menteri keuangan saat itu," kata Syafruddin saat menanggapi keterangan Syahrial.

Sumber: antaranews.
BAGIKAN:

BACA JUGA

KOMENTAR
Copyright © 2014 - 2018 MandarinMedan.com. All Rights Reserved.
vipqiuqiu99 vipqiuqiu99